Direktur Utama BKI, Rudiyanto didampingi oleh Corporate Secretary, Saifuddin Wijaya dan Corporate Communication, Sjaifuddin Thahir, diundang dalam perkenalan dengan Menteri Perindustrian, Saleh Husin di Kantor Kementerian Perindustrian. BKI mendukung visi pembangunan Industri Nasional tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru.

Indonesia sebagai calon negara industri maju di sektor industri maritime harus mampu Antara lain memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, Industri komponen kapal nasional harus memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri kapal di dunia, Industri galangan kapal harus menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, dan industri komponen kapal sebagai penunjang sehingga menjadi daya saing industry kapal internasional dalam menghadapi liberalisasi. Dengan rencana pendirian dan investasi dari luar lembaga pengujian alat-alat keselamatan kapal, Life Saving Appliances (LSA) dan alat pemadam kebakaran sesuai Fire Fighting System (FSS) di Indonesia.

Dalam rangka merealisasikannya, Kementerian Perindustrian menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri kapal nasional yaitu : Pendekatan top-down dengan pengembangan klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan Pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing.

Saat ini telah tersusun Roadmap Pengembangan Klaster Industri Prioritas Industri perkapalan. Pada kesempatan tersebut juga dihadiri Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi tinggi, Panggah dimana beliau memfokuskan industry perkapalan pada: pengendalian impor kapal bukan baru dengan membatasi umur kapal muda; Penghapusan pengenaan PPN penyerahan kapal untuk galangan kapal nasional; pemberdayaan NaSDEC sebagai pusat desain dan rekayasa kapal nasional; Peningkatan kemampuan industri komponen kapal; Pengenaan PPN dan PPh terhadap pembelian bahan baku dan komponen kepada produsen/pemanufaktur produk mesin/peralatan energi di dalam negeri;(st)