Oleh Nanda Perdana Putra
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna mengakui pengawasan sektor perairan di Indonesia oleh TNI AU masih belum maksimal.
Penyebabnya, hingga kini prajurit matra udara belum memiliki alutsista yang dilengkapi sistem radar SAR serta radar otomatis pendeteksi. "Pengawasan laut, jujur kami masih belum optimal.
Karena alutsista kami belum dilengkapi dengan SAR radar sistem. Automatic identification system, sensor, dan real time data link ke Pusdalops secara real time," terang Agus saat membuka seminar nasional kemaritiman di Klub Eksekutif Halim Persada, Jakarta Timur, Senin (25/4/2016).
Agus menambahkan, pihaknya menyodorkan pesawat tipe amfibi yang digunakan untuk tugas operasi perang dan nonperang. "Pesawat amfibi merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung tugas TNI dalam operasi perang maupun non perang," imbuh dia.
Agus juga mengatakan, untuk mengawal wilayah alur laut kepulauan Indonesia (Alki) 1 yang membentang di atas Selat Malaka, dibutuhkan minimal 4 pesawat amfibi.
"Kalau kita berpikir ideal, kita bisa membayangkan berapa luas wilayah kita. Alki 1 saja sudah luas. Berarti minimumnya saja sudah membutuhkan 4 pesawat," terang Agus.
Adanya 3 wilayah Alki, TNI AU membutuhkan sekitar satu skuadron pesawat yang berjumlah kurang lebih 12 hingga 16 alutsista udara. "Ya, kebutuhan minimalnya segitu (satu skuadron)," jelas dia.
Saat ini, Agus menyerahkan sepenuhnya pengadaan alutsista kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan). TNI AU hanya mengirimkan spesifikasi teknis sesuai kebutuhan prajurit matra udara.
Namun, Agus menyebut bahwa TNI AU pernah memiliki pesawat tipe amfibi di masa lalu. Pesawat tersebut, bisa digunakan untuk patroli dan kebutuhan SAR maupun pemadaman kebakaran hutan.
"Masalah hasil pesawatnya apa, nanti tanyakan ke Kemhan. Kalau kita hanya spektek. Kalau kita membutuhkan seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Kita pernah punya pesawat amfibi," lanjut dia.
"Sejarah membuktikan pada tahun 1950-1960, kita punya Albatros, Catalina. Digunakan seperti pada SAR kapal Tampo Mas, 1980," KSAU Agus memungkas.
Sumber http://news.liputan6.com/read/2491811/tni-au-akui-belum-optimal-awasi-maritim-indonesia
Recent Post
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ditunjuk untuk melakukan survei dan sertifikasi statutoria
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei “IDSurvey” telah ditunjuk
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ditunjuk untuk melakukan survei dan sertifikasi statutoria
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei “IDSurvey” telah ditunjuk
Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Gandeng Badak LNG Kembangkan Sumber Daya dan Sertifikasi Perkapalan
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai BUMN induk Holding IDSurvey prakarsai kerja
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) meraih penghargaan bergengsi diacara AMA Leadership Summit
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei “IDSurvey” meraih penghargaan
Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) melakukan kunjungan ke Nippon Kaiiji Kyokai (Class NK) di Jepang
Dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing industri maritim Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)