Efisiensi Energi

Efisiensi Energi

Aktivitas pelayaran internasional diestimasikan telah menghasilkan 1.046 juta ton emisi CO2 atau yang setara dengan 3.3 persen total global emisi karbondioksida dunia pada tahun 2007. Hal tersebut diprediksikan akan terus meningkat hingga mencapai dua atau tiga kali lipat pada tahun 2050, jika regulasi yang membatasi emisi kapal tidak diberlakukan (Buhaug, et al., 2009). Berdasarkan hasil studi tersebut, International Maritime Organization (IMO) menerbitkan regulasi yang mengatur penggunaan energi pada kapal dan diamandemen pada MARPOL Annex VI chapter 4 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Melalui regulasi tersebut, setiap kapal bangunan baru yang berukuran 400GT dan lebih wajib untuk memenuhi batasan indeks EEDI, sedangkan untuk kapal sudah jadi wajib untuk mempunyai SEEMP. Pada peraturan dalam negeri, Indonesia telah meratifikasi MARPOL Annex III, IV, V, dan VI melalui Peraturan Presiden RI No. 29/2012.
EEDI

EEDI merupakan sebuah regulasi yang menerapkan mekanisme berbasis performa dan memberikan kebebasan bagi pemilik maupun operator kapal untuk mengaplikasikan teknologi terapan guna mencapai penghematan energi pada level tertentu. Level tersebut selanjutnya dikuantifikasi sebagai indeks EEDI. Tujuan utama regulasi ini adalah mendorong penerapan teknologi pada pendesainan dan pembangunan kapal. EEDI merupakan pendekatan berbasis desain, sehingga indeks efisiensi untuk dua kapal indentik dapat bernilai sama. Hal ini disebabkan karena indeks tersebut didapat dari desain kapal saat dibangun dan mengesampingkan kondisi operasional kapal.

EEDI akan diberlakukan untuk kapal dengan ukuran 400GT atau lebih, dan berlaku untuk kapal bangunan baru dengan tipe sebagai berikut:

-        Bulk carrier

-        Gas carrier

-        LNG carrier (kontrak pada atau setelah 1 September 2015)

-        Cruise passenger ship having non-conventional propulsion (kontrak pada atau setelah 1 September 2015)

-        Tanker

-        Container ship

-        General cargo ship

-        Ro-ro cargo ship (vehicle carrier) (kontrak pada atau setelah 1 September 2015)

-        Ro-ro cargo ship (kontrak pada atau setelah 1 September 2015)

-        Ro-ro passenger ship (kontrak pada atau setelah 1 September 2015)

-        Refrigerated cargo carrier

-        Combination carrier

 

Berkaitan dengan diberlakukannya regulasi tersebut, maka BKI menyediakan layanan terbaru yaitu penerbitan Statement of Verification (SoV) untuk EEDI. Untuk mendukung layanan ini, BKI telah mengembangkan software GreenPADMA-EEDI sebagai perangkat untuk membantu surveyor dan engineer dalam menghitung dan memverifikasi indeks EEDI.

Dengan adanya pelayanan baru tersebut, BKI sebagai BUMN yang bergerak di bidang klasifikasi menunjukkan komitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk dapat memenuhi regulasi secara efektif melalui pengembangan aplikasi pendukung.

 

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi:

BKI Statutory Division

Yos Sudarso 38-40

Jakarta, 14320

Indonesia

Phone   : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904

Fax       : +62 21 4390 1974

Email    : sta@bki.co.id      

 

SEEMP & EEOI

SEEMP merupakan regulasi berbasis operasional yang menitik beratkan pada monitoring performa aktual kapal pada saat berlayar dengan memperhitungkan motode metode yang mungkin diterapkan untuk mengurangi konsumsi energi. Implementasi SEEMP juga memberikan manfaat langsung kepada operator dan pemilik kapal berupa pengurangan biaya operasional sebagai akibat dari berkurangnya konsumsi bahan bakar karena penghematan energi. Pada SEEMP yang dikembangkan oleh IMO, terdapat tools yang dapat digunakan untuk memonitor kinerja perasional suatu kapal yaitu Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI). Nilai EEOI didapat dari perbandingan antara jumlah emisi CO2 akibat konsumsi bahan bakar dengan jumlah kargo dan jarak tempuh kapal. EEOI merupakan metode yang paling sesuai untuk diterapkan dalam SEEMP dan direncakanan akan dimasukkan dalam regulasi IMO.

SEEMP dipersyaratkan oleh MARPOL Annex VI Regulais 22 dan diwajibkan untuk semua kapal yang berukuran 400GT dan lebih.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka BKImenyediakan layanan terbaru yaitu penerbitan Statement of Verification (SoV)untuk EEOI. Untuk mendukung layanan ini, BKI telah mengembangkan software GreenPADMA-EEOI sebagai perangkat untuk membantu surveyor dan engineer untuk memverifikasi EEOI.

Dengan adanya pelayanan baru tersebut, BKI sebagai BUMN yang bergerak dibidang klasifikasi menunjukkan komitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk dapat memenuhi regulasi secara efektif melalui pengembangan aplikasi pendukung.  

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi:

BKI Statutory Division

Yos Sudarso 38-40

Jakarta, 14320

Indonesia

Phone   : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904

Fax       : +62 21 4390 1974

Email    : sta@bki.co.id

DCS

Pada peraturan dalam negeri, Indonesia telah meratifikasi MARPOL Annex III, IV, V, dan VI melalui Peraturan Presiden RI No. 29/2012.

IMO-MEPC ke 70 yang diadakan di London tanggal 24-28 Oktober 2016 telah mengadopsi regulasi terkait dengan persyaratan pengumpulan data konsumsi bahan bakar suatu kapal bernama Data Colection System (DCS). Ketentuan tersebut diamandemen pada Regulasi 22A MARPOL Annex VI. Regulasi terkait DCS akan dipersyaratkan untuk kapal berukuran 5000GT keatas untuk melakukan pengumpulan data konsumsi bahan bakar dan melaporkannya kepada database IMO. Amandemen dari regulasi tersebut akan diberlakukan mulai 1 Maret 2018 dan periode pertama pelaporan akan dimulai untuk tahun kalender 2019.

Data yang telah dikumpulkan harus dilaporkan ke negara bendera kapal tersebut setiap akhir periode tahun kalender. Untuk menerbitkan Statement of Compliane dari DCS bagi kapal tersebut, maka ketentuan dan proses pelaporannya harus di verifikasi oleh administrasi atau RO sesuai dengan regulasi MARPOL Annex VI. Setelah SoC diterbitkan, selanjutya administrasi akan menyerahkan data tersebut kepada IMO Ship Fuel Oil Consumption Database untuk dapat dipublikasi tanpa identitas (anonim). Data yang dilaporkan pada DCS meliputi ukuran dan tipe kapal, power mesin, konsumsi bahan bakar, jarak dan waktu pelayaran.

Dalam rangka membantu pemenuhan aturan tersebut, BKI mengembangkan aplikasi GreenPadma Data Collection System (GP-DCS) sebagai alat bantu bagi pemilik maupun operator kapal untuk mendokumentasikan data yang dipersyaratkan sesuai dengan format pelaporan IMO. Aplikasi GP-DCS telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Perkapalan & Kepelautan untuk dapat digunakan pada kapal berbendera Indonesia. Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh perusahaan,pemilik atau operator kapal secara cuma-cuma.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi:

BKI Statutory Division

Yos Sudarso 38-40

Jakarta, 14320

Indonesia

Phone   : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904

Fax       : +62 21 4390 1974

Email    : sta@bki.co.id      

Side Menu