Sejarah BKI

Sejarah BKI

Mengenal “Klasifikasi Kapal”

Kata klasifikasi mungkin sudah akrab di telinga kita, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indnesia artinya penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Tetapi bagaimana pengertiannya jika di depan kata klasifikasi itu ditambahkan kata biro atau badan sehingga menjadi biro klasifikasi atau badan klasifikasi?

Istilah biro atau badan klasifikasi cukup umum terdengar dalam dunia maritim moderen, khususnya yang terkait dengan bidang asuransi marine, pelayaran, dan industri perkapalan. Bukan suatu istilah yang baru saja muncul, tetapi ternyata sejarahnya sudah sangat panjang, dimulai sejak abad ke 18 silam.

Pada paruh kedua abad ke 18, kalangan asuransi maritim, yang berkumpul di kedai kopi Lloyd’s di London, mengembangkan sebuah sistem untuk melakukan kajian teknis yang independen terhadap kapal-kapal yang diajukan untuk diasuransikan. Sejalan dengan hal tersebut, para pelaku asuransi maritim Inggris pada tahun 1760 membentuk sebuah komite khusus, yang kemudian menghasilkan Buku Register Lloyd’s tahun 1764, 1756, dan 1766.

Pada waktu itu sudah dilakukan upaya untuk mengklasifikasikan kondisi masing-masing kapal tiap tahunnya. Kondisi lambung kapal diklasifikasikan A, E, I, O, atau U sesuai keunggulan konstruksinya dan dilanjutkan dengan penilaian kesehatannya (atau sebaliknya).

Konsep klasifikasi kapal ini pelan-pelan menyebar ke negara lain dan pasar asuransi. Bureau Veritas (BV) didirikan di Antwerp, Belgia tahun 1828 dan kemudian pindah ke Paris pada 1832. Pada tahun 1834 “Lloyd Register of British and Foreign Shipping” ditetapkan sebagai badan klasifikasi yang mandiri, dan pada tahun itu pula untuk pertama kalinya ada Rules atau Aturan klasifikasi kapa

Setelah itu Registro Italiano Navale (RINA) berdiri pada 1861, American Bureau of Shipping (ABS) pada 1862, Det Norske Veritas (DNV) Norwegia pada 1864, diikuti kemudian oleh Germanischer Lloyd (GL), Jerman, pada 1867.

Di kawasan Asia, Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK), Jepang, didirikan pada 1899 sebagai pelopor, diikuti oleh Russian Maritime Register of Shipping (RS) pada 1913, China Classification Society (CCS), Tiongkok, pada 1956, dan Korean Register of Shipping (KR), Korea Selatan, pada 1960. Vietnam Register (VR) dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menyusul pada 1964 diikuti oleh Indian Register of Shipping (IRS) pada 1975.

Tujuan pendirian badan klasifikasi adalah untuk memberikan layanan jasa klasifikasi dan statutoria serta membantu industri maritim dan pihak berwenang terkait dengan masalah keselamatan dan pencegahan pencemaran lingkungan berdasarkan akumulasi pengetahuan dan teknologi maritim yang dimilikinya.

Sedangkan tujuan dari pengklasifikasian kapal adalah untuk melakukan verifikasi kekuatan struktural dan integritas bagian-bagian penting dari struktur kapal dan pelengkapnya, serta keterandalan dan fungsi sistem propulsi dan kemudi, pembangkit daya dan peralatan lain, dan sistem pendukung yang dipasang di kapal untuk menjaga fungsi utamanya yaitu pengoperasian kapal yang aman.

Badan klasifikasi diarahkan untuk mencapai tujuan itu melalui pengembangan dan penerapan aturan klas yang dibuatnya dan melalui verifikasi kesesuaian dengan aturan statutoria internasional dan/atau nasional atas nama suatu otoritas negara bendera tertentu.

Kegiatan klasifikasi kapal didasari pemahaman bahwa kapal dimuati, dioperasikan dan dirawat dengan cara yang baik oleh awak atau operator yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Sehingga badan klasifikasi tidak dapat diartikan sebagai penjamin keselamatan jiwa atau benda di laut atau kelaiklautan kapal, karena badan klasifikasi tidak memiliki kendali atas pengoperasian dan pemeliharaan sebuah kapal di antara periode survey berkala yang diwajibkan untuk kapal tersebut.

Peraturan Klasifikasi juga tidak dimaksudkan sebagai suatu koda atau aturan desain dan secara faktual tidak bisa digunakan untuk itu.

Kapal yang dibuat sesuai dengan Aturan Badan Klasifikasi tertentu akan mendapatkan tanda/notasi dan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang bersangkutan, setelah berhasil melewati serangkaian survey dan verifikasi tertentu. Untuk kapal yang sedang beroperasi, badan Badan Klasifikasi akan melakukan survey berkala untuk membuktikan bahwa kapal itu tetap dalam kondisi memenuhi aturan atau Rules badan klasifikasi tersebut.

Dalam mengembangkan Rules atau Aturanya, badan klasifikasi umumnya bertumpu pada pengalaman empiris yang didapat dari mengklaskan bermacam-macam kapal selama bertahun-tahun dan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi melalui pengembangan persyaratan teknik yang relevan. Badan klasifikasi juga dapat meminta masukan dan kajian dari anggota-anggota industri dan akademisi yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan.

Klas sebuah kapal dikatakan terpelihara jika pihak pemilik atau operator mengindahkan opini Badan Klasifikasi, menjaga agar kapalnya sesuai atau memenuhi persayaratan Aturan klas yang terkait, yang dipastikan melalui pelaksanaan survey periodik maupun non periodik.

Sebagai sebuah badan yang independen, mengatur diri sendiri, dan diaudit oleh pihak eksternal, badan klasifikasi tidak memiliki kepentingan komersil terkait dengan perancangan, pembangunan, kepemilikan, pengoperasian, manajemen, pemeliharaan atau perbaikan, asuransi, atau penyewaan kapal.

Badan-badan klasifikasi mempunyai sebuah asosiasi yang bernama International Association of Classification Societies, disingkat IACS. IACS mempunyai sekretariat permanen yang berkedudukan di London, Inggris. Saat ini IACS beranggotakan 12 badan klasifikasi yaitu Lloyd’s Register (LR) dari Inggris, American Bureau of Shipping (ABS) dari Amerika Serikat, Bureau Veritas (BV) dari Perancis, Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DnV-GL) yang merupakan merger dari dua perusahaan klasifikasi DnV dari Norwegia dan GL dari Jerman, Registro Italiano Navale (RINA) dari Italia, Polski Rejestr Statkow (PRS) dari Polandia, Croatian Register of Shipping (CRS) dari Kroasia, Russian Maritime Register of Shipping (RS) dari Federasi Russia, Nippon Kaiji Kyokai (NK) dari Jepang, China Classification Societies (CCS) dari China, Korean Register (KR) dari Korea Selatan, dan Indian Register of Shipping (IRS) dari India.

Didedikasikan untuk keselamatan kapal dan lingkungan laut yang bersih, IACS memberikan kontribusi yang unik kepada keselamatan maritim dan peraturannya melalui dukungan teknis, pemenuhan verifikasi, dan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

Sebagai salah satu pemangku kepentingan International Maritime Organization (IMO), IACS menjadi rujukan peraturan dan standar bagi badan-badan klasifikasi dunia. Lebih dari 90 persen tonase muatan yang diangkut melalui laut dibawa oleh kapal-kapal yang berada di bawah aturan dan standar klasifikasi, konstruksi, dan verifikasi berkelajutan dari 12 badan klasifikasi yang menjadi anggota IACS.

 

Klasifikasi Kapal di Indonesia

Ternyata tidak semua negara di dunia ini yang memiliki wilayah perairan atau tergolong negara maritim mempunyai badan atau biro klasifikasinya sendiri. Indonesia termasuk salah satu di antara beberapa negara yang menyadari betul pontensi wilayah maritim sebagai asset strategis yang perlu dijaga dan dimanfaatkan bagi kepentingan nasionalnya, baik dari sisi kedaulatan dan pertahanan keamanan, kemandirian ekonomi, pengembangan industri, maupun aspek kehidupan lain yang lebih luas.

Kesaradan itulah yang antara lain mendorong Presiden Sukarno pada tanggal 24 Agustus 1964, nenetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia yang berlaku surut hingga tanggal 1 Juli 1964.

Dasar pertimbangan pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia (PN BKI) ini adalah pertama, bahwa pada waktu itu Pemerintah masih menggunakan jasa-jasa dari biro klasifikasi asing dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan kapal-kapal.

Kedua, bahwa dilihat dari segi teknis konstruksi bagi kapal-kapal yang dibangun untuk pelayaran dalam negeri, syarat-syarat yang ditetapkan oleh biro klasifikasi asing ada kalanya tidak sesuai, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika kapal-kapal tersebut diklasifikasikan oleh biro klasifikasi nasional yang lebih menguasai keadaan pelayaran di Indonesia.

Ketiga, bahwa di samping dilihat dari sudut kebanggaan nasional dengan adanya biro klasifikasi nasional, diharapkan dapat terjadi penghematan sejumlah devisa yang tiap tahun ditransfer ke luar negeri jika menggunakan jasa biro klasifikasi asing.

Selain itu dengan adanya biro klasifikasi nasional ini diharapkan terbuka kesempatan bagi para ahli teknik perkapalan bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan memperluas pengalaman serta keahliannya di bidang pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal-kapal.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pendirian PN BKI itu tergambar betapa kuatnya jiwa dan semangat nasionalisme untuk menegakkan kemandirian dan supremasi bangsa di bidang maritim, dengan memiliki badan klasifikasi sendiri yang menguasai keadaan pelayaran dan karakter perairan di Indonesia, yang sekaligus juga diharapkan menjadi tempat para ahli perkapalan bangsa sendiri mengembangkan pengalaman dan keahliannya dalam pembangunan, perawatan, dan perbaikan kapal.

Sebagaimana Perusahaan Negara yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 tahun 1960, PN BKI memiliki tujuan untuk turut membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah RI melalui Menteri Perhubungan Laut Ali Sadikin, mengeluarkan serangkaian surat keputusan untuk menjamin pemasaran jasa PN BKI yang mulai beroperasi pada 1 Januari 1965.

Peraturan-peraturan itu meliputi peraturan tentang wajib klasifikasi kapal, penunjukan BKI sebagai satu-satunya badan yang berusaha di bidang klasifikasi kapal, pemberian wewenang untuk mengeluarkan sertifikat-sertifikat tertentu, dan melakukan pengawasan pengedokan kapal di luar negeri.

Dukungan pemerintah untuk menjamin pemasaran jasa BKI diperlukan karena klasifikasi kapal pada masa itu termasuk hal yang relatif masih belum banyak dikenal oleh para pelaku usaha pelayaran, dan selama ini jasa klasifikasi kapal-kapal bendera Indonesia dilayani oleh badan klasifikasi asing seperti ABS, LR, BV, GL, dan NK.

Sejarah berdiri dan perkembangan BKI juga tidak dapat dilepaskan dari adanya kerjasama dengan badan klasifikasi internasional seperti Germanischer Lloyd (GL) sejak 22 Juni 1965, Bureau Veritas (BV) sejak 15 Juli 1965, dan Nippon Kaiji Kyokai (NK) sejak 22 November 1966. Perjanjian kerjasama Mutual Representative atau saling mewakili juga pertama kali dilakukan antara BKI dengan BV (mulai tahun 1966) dan NK (mulai tahun 1967).

 

Menuju Badan Klasifikasi Modern

Pada tanggal 1 Agustus 1969 Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Suharto menerbitkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi undang-undang.

Atas dasar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 ini, maka pada tanggal 31 Januari 1977, Presiden Suharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pengalihan bentuk dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan ini dilakukan setelah Pemerintah melakukan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan operasional BKI termasuk mengenai prospek dan kemungkinan pengembangan bidang-bidang usahanya tanpa merugi di masa depan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP Nomor 1 Tahun 1977 itu, terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (Persero) serta dibubarkannya Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964 dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pegalihan bentuk perusahaan menjadi Perseroan ini juga menjadi titik awal menuju badan klasifikasi modern karena tujuan, tugas, dan lapangan usaha BKI tidak lagi hanya terbatas pada bidang klasifikasi kapal tetapi juga mencakup bidang non class matter sebagaimana badan klasifikasi internasional yang lebih dahulu ada.

Dengan pengalihan bentuk perusahaan itu tujuan Perusahaan Perseroan Terbatas Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menjadi semakin fokus dan spesifik, yaitu memajukan, meningkatkan, dan mengembangkan usaha-usaha yang bersangkut paut dan berkaitan dengan perkapalan, pelayaran, dan Ocean Engineering agar terjamin keselamatan jiwa dan benda di laut.

Sedangkan untuk tugas dan bidang usaha Perseroan menjadi:

a) Melakukan survey, pengawasan teknik, klasifikasi dan registrasi dari kapal serta fasilitas konstruksi lepas pantai;

b)   Menguji dan mengawasi kualitas dari bahan-bahan dan peralatan serta perlengkapandari kapal dan produk industri maritim lainnya;

c)   Mengerjakan penetapan dan survey Lambung Timbul dan sebagainya yang ditugaskan oleh Pemerintah;

d)   Memberikan jasa konsultasi maritim;

e)   Menguji dan menerbitkan sertifikat kualifikasi juru las dan lainnya;

f)   Dengan persetujuan Dewan Komisaris melakukan usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang tersebut dahulu.

Pada tahun 1982 BKI mengembangkan Unit Non Class Matter (Unit NCM) untuk memberikan layanan jasa Konsultansi dan Supervisi bidang maritim dan industri lainnya. Unit Non Class Matter ini menjadi cikal bakal terbentuknya unit usaha Konsultansi dan Supervisi, yang sekarang menjadi unit usaha Komersil. Sejak saat itu BKI memiliki dua bidang kegiatan usaha: 1) Bidang Jasa Klasifikasi dan Statutoria dan 2) Bidang Jasa Komersil (selain jasa klasifikasi dan statutoria).

Sejak pendirian PN Biro Klasifikasi Indonesia hingga bentuk sekarang sebagai PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), badan klasifikasi nasional ini telah dipimpin oleh sembilan orang Direktur Utama yaitu Mohamad Nazir (1964-1972), F.A. Pattiata (1972-1977), Abdul Rahman Idris (1977-1986), Sultan Said (1986-1996), Iskandar Bugandarsyah Ilahude (1996-2005), Muchtar Ali (2005-2010), Purnama Sembiring Meliala (2010-2011), Ibnu Wibowo (2011-2013), dan sejak Akhir 2013 dipimpin oleh Rudiyanto.

Side Menu