Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan dilandasi prinsip transparansi sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 Tentang Tata Cara pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

Maka segenap Direksi, para pejabat eselon 1 dan 2 di Lingkungan PT. Biro Klasifikasi INdonesia (Persero) sudah melaporkan Harta kekayaan sesuai Pedoman Sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) sesuai SK Direksi DU. 073/UM.209?KI-17 tangal 30 Mei 2017.

Dan sesuai Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap BUMN bersih dari segala tindakan-tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan yang mengarah atau terkait dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan tertib Pelaporan LHKPN diharapkan hal tersebut di atas dapat terwujud.

Untuk memudahkan pengawasannya telah dibentuk Tim Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai SK Direksi Nomor DU.068/KP.008/KI-17 tanggal 10 Mei 2017.

Side Menu