Bina Lingkungan

Bina Lingkungan

PT. Biro Klasifikasi Indonesia  (Persero) disingkat BKI didirikan pada tanggal 1 Juli 1964)  dengan nama PN.Klasifikasi Indonesia berdasarkan PP 28 tahun 1964,yang merupakan satu-satunya badan Klasifikasi Nasional yang ditugaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Th. 1/17/2 tanggal 26 September 1964 tentang peraturan pelaksanaan kewajiban kapal-kapal berbendera Indonesia untuk memiliki Sertifikat Klasifikasi Kapal yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Selanjutnya berdasarkan PP. No.1 tahun 1977.

Melihat peningkatan kegiatan dan perkembangan serta prospek usaha bidang Klasifikasi cukup cerah, maka untuk lebih meningkatkan aspek pengusahaan sejak tahun 1977 melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 PN. Biro Klasifikasi Indonesia diubah statusnya menjadi PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. Anggaran Dasar PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah,SH dengan Akte Nomor : 57 tanggal 19 Oktober 1978 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : Y.A. 5/345/1978 tanggal 7 Nopember 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 58 Tahun 1979.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, yaitu dengan Akte Notaris Imas Fatimah,SH Nomor: 180 tanggal 30 Nopember 1984 dan Nomor: 110 tanggal 26 Juli 1985 tentang”Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar” dengan merubah nama Klasifikasi Indonesia menjadi PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. Perubahan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : C.2-5322HT.01.04 tahun 1985 tanggal 24 Agustus 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor 97 tanggal 3 Desember 1985. Sesuai UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan, Anggaran Dasar PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia dirubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 12 Maret 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Neneng Salmiah,SH,Mhum.

Perubahan Anggaran Dasar berikutnya sesuai pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan nomor C2-20.099 HT01.04 tahun 1998 tanggal 15 Oktober 1998 dibuat oleh Notaris Neneng Salmiah,SH,Mhum. serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 30 April 1999 dan perubahan Anggaran Dasar disahkan Menteri Kehakiman dan HAM dengan keputusan nomor C-10342,HT.01.04. Tahun 2003 pada tanggal 9 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Neneng Salmiah SH,Mhum serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor :11 tanggal 14 Maret 2003.

Landasan Hukum pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

  1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
  2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/2013 tanggal 09 September 2013 tentang Perubahan Keempat atas  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
  3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
  4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016  tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
  5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor DU.142/KP.903/KI-04 tanggal 27 Oktober 2004 dan Surat Keputusan Direksi Nomor DU.281/KP.903/KI-11 tanggal 30 Desember 2011 serta Surat Keputusan Direksi Nomor DU.054/KP.903/KI-15 tanggal 13 April 2015, serta Surat Keputusan Direksi Nomor DU.181/KP.903/KI-15 tanggal 09 Oktober 2015, Surat Keputusan Direksi Nomor DU.051/KP.903/KI-17 tanggal 10 Pebruari 2017.

 

Beberapa prinsip dasar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah sebagai berikut :

  1. Dana Program Bina Lingkungan  berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 bersumber dari:
    1. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya paling banyak 2% dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya.
    2. Dalam hal perusahaan yang tidak memperoleh laba, besarnya Dana Program Bina Lingkungan yang ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana Program Bina Lingkungan tahun sebelumnya.
    3. Saldo Dana Program Bina Lingkungan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015.
    4. Hasil bunga deposito dan/atau,
    5. Jasa giro dari Dana Program Bina Lingkungan yang masih tersisa dari Dana.
  2. Unit pelaksana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (selanjutnya disebut Unit PKBL adalah Unit khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina.
  3. Pembukuan dana PKBL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.
  4. Beban Operasional Program Bina Lingkungan menjadi beban BUMN Pembina.
  5. Beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dituangkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

 

Bentuk Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dengan jalan memberdayakan kondisi sosialnya. Bantuan yang diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

  1. Korban Bencana Alam
  2. Pendidikan / Pelatihan
  3. Peningkatan Kesehatan
  4. Pengembangan Prasarana / Sarana Umum
  5. Sarana Ibadah
  6. Bantuan Pelestarian Alam
  7. Pengentasan Kemiskinan

 

KERJASAMA DENGAN BUMN LAIN

  1. Dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dapat melakukan kerjasama dengan BUMN lain dan/atau anak perusahaan BUMN untuk penyaluran Program Bina Lingkungan.
  2. PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah melakukan kegiatan sinergi antar BUMN dalam kegiatan:
    1. BUMN HADIR UNTUK NEGERI pada Tahun:
      • Tahun 2015 melaksanakan kegiatan BUMN HADIR UNTUK NEGERI di Sulawesi Utara bersama PT. Asuransi Jiwasraya sebagai PIC, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Co. PIC , PTPN XII (Persero) sebagai Co. PIC.
      • Tahun 2016 melaksanakan kegiatan BUMN HADIR UNTUK NEGERI di Provinsi Bengkulu bersama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai PIC, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Co. PIC , PT. Sucofindo (Persero) sebagai Co. PIC.
      • Tahun 2017 melaksanakan kegiatan BUMN HADIR UNTUK NEGERI di Provinsi Kepulauan Riau bersama PT. Timah (Persero) sebagai PIC, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Co. PIC , PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) sebagai Co. PIC .
    2. Pemberian Bantuan Bencana Alam pada tahun :
      • Tahun 2016:
        • Bencana Alam Banjir & Tanah Longsor Di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan - Banjaranegara (Jawa Tengah) berkoordinasi dengan PT. Telkom.
        • Bencana Alam Banjir & Tanah Longsor Di Garut (Jawa Barat) berkoordinasi dengan PT. Pertamina.
        • Bencana Alam Gempa Di Pidie Jaya (Aceh) berkoordinasi dengan PT. Pelabuhan Indonesia I.
        • Bencana Alam Banjir Di Kota Bima (NTB) berkoordinasi dengan PT. PLN Area Bima.
      • Tahun 2017:
        • Bencana Alam Banjir Bandang Gempa Di Kutacane-Aceh Tenggara berkoordinasi dengan PT. Pelabuhan Indonesia I.

 

PENYALURAN DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Penyaluran Dana Bina Lingkungan selain di kantor pusat untuk wilayah Jabodetabek, juga diberikan ke seluruh cabang-cabang PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk disalurkan kepada masyarakat sekitar lingkungan kantor cabang setempat.

Side Menu