Kebijakan GCG

Kebijakan GCG

Sejalan dengan prinsip Transparansi GCG dan juga sesuai dengan tata nilai perusahaan. Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan penyimpangan serta senantiasa menerapkan prosedur yang wajib ditaati dan diikuti yang berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai termasuk Manajemen PT.BKI. Saat ini PT. BKI (Persero) telah mengeluarkan Kebijakan untuk penanganan laporan pelanggaran kecurangan (fraud) yang disebut Whistle Blowing System (WBS).

Untuk pengawasan Pengendalian Gratifikasi di PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dibentuk tim Unit Pengedalian Gratifikasi (UPG) sesuai SK DIreksi No. DU.066/LT.101/KI-17 tanggal 3 Mei 2017.

Begitu pula untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tertuang dalam SK. Direksi tentang Pembentukan Tim Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai SK Direksi No. DU.068/KP.008/KI-17 tanggal 10 Mei 2017.

Side Menu